🪐 Peraturan Menteri Agama Tentang Pengurus Masjid

KementerianAgama mengatakan sebagian pengelola masjid di Indonesia tidak mematuhi peraturan tentang penggunaan pengeras suara sehingga mengakibatkan polusi suara yang menganggu sebagian masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama islam namun tetap menghargai perbedaan agama yang ada. Tak heran jika Menteri Agama pun mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Terbaru tentang Pengurus Masjid untuk ikut mengelola kepengurusan masjid yang ada di Seluruh Indonesia. Pada dasarnya mesjid berfungsi sebagai tempat beribadahnya umat muslim, lebih dari itu bisa dimaksimalkan sebagai madrasah atau tempat belajar umat islam juga. Untuk bisa sampai pada tahapan tersebut tentunya membutuhkan Pengurus Masjid yang berdedikasi tinggi. Menteri Agama cukup concern untuk menjadikan masjid sebagai awal peradaban umat islam dalam mengembangkan kemajuan. Ada banyak hal positif dan kebaikan berangkat dari masjid, seperti berbagi atau menjadi tempat mencari ilmu. Pentingnya Peran Pengurus Masjid Pengurus masjid atau biasa disebut takmir masjid berperan untuk memajukan sebuah masjid. Kehadiran pengurus masjid bisa menentukan arah untuk membawa jamaahnya ke kehidupan yang lebih baik terutama dalam hal ibadah kepada Allah swt. Selain tempat ibadah, mesjid dijadikan sebagai pusat pembinaan umat yang sangat ditentukan oleh kemampuan pengurus masjid dalam mengelola sumber daya yang ada. Kelihaian dan kreativitas pengurus mesjid dalam menjalankan amanahnya bisa tertuang dalam program-program takmir mesjid. Tentu saja setiap amanah yang diembannya harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan jamaah dan Allah swt. Masjid Dan Mushala Dibawah Pengelolaan Kemenag RI Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur kehidupan warganya dalam berbagai bidang termasuk kehidupan beragama. Pengurus masjid memiliki peran penting dalam kehidupan beragama terutama agama islam yang menjadikan masjid sebagai pusat peradabannya. Menteri Agama telah memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurus masjid melalui sebuah peraturan. Peraturan Menteri Agama No 54 2006 tentang Pengelolaan Masjid, di dalamnya ada penjelasan mengenai pengurus masjid terdiri dari siapa saja dan sebagainya. Adapun yang tertuang dalam peraturan tersebut yakni sebagai berikut Badan Kesejahteraan Masjid BKM yang terdiri dari atas ke bawah, yaituBKM PusatBKM ProvinsiBKM Kota/KabupatenBKM KecamatanBKM Kelurahan/Desa Perlu Anda ketahui bahwa pengurus BKM Pusat diberhentikan dan dilantik oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Pengurus BKM Provinsi dilantik dan diberhentikan dari tugasnya oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah begitu pun sampai pada tingkat paling bawah. Selanjutnya Kemenag berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan teknis pembentukan pengurus masjid di tingkat paling bawah. Pengurus masjid atau biasa disebut takmir masjid menurut SK Dirjen Bimis di atas terdiri dari PenasihatKetuaSekretarisBendaharaKetua Bidang IdarahKetua Bidang ImarahKetua Bidang Ri’ayahBadan-badan/Lembaga-lembaga Jumlah pengurusnya sendiri disesuaikan dengan luas dan banyaknya tanggungjawab sebagai takmir masjid. Setidaknya suatu masjid memiliki minimal susunan pengurus sebagaimana ulasan di atas. Gerak langkah pengurus yang memiliki tujuan, terstruktur dan memiliki metode dari setiap tindakannya sangat diharapkan sekali. Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan kinerja yang harmonis dan bermutu. Apa itu Bidang Idarah? Bidang ini bertanggunjawab terhadap administrasi yang berkaitan erat dengan administrasi kelembagaan serta mengarsipkan data dan dokumen yang berkaitan dengan masjid. Termasuk urusan organisasi, kepengurusan, perencanaan, sarana perlengkapan hingga administrasi keuangan. Apa itu Bidang Imarah? Bidang Imarah atau kemakmuran memiliki tugas untuk mengelola kegiatan seperti pembinaan peribadahan, pendidikan formal baik agama atau umum, pendidikan luar sekolah, majlis taklim, pembinaan remaja, wanita dan laki-laki, perpustaakan hingga peringatan Hari Besar Islam. Sedangkan untuk Bidang Ri’ayah bertugas memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dalam urusannya pemeliharaan bangunan masjid, Bidang Ri’ayah bertanggungjawab terhadap bentuk bangunan dan arsitektur, pemeliharaan dari kerusakan dan pemeliharaan kebersihannya. Terakhir untuk badan/lembaga bisa berupa badan amil zakat, badan pendidikan, dan badan sosial yang dikembangkan oleh pengurus masjid dengan beberapa pihak terkait. Nah untuk durasi masa jabatan dari pengurus masjid berkisar antara 2,3 atau 4 tahun, atau paling lama 5 tahun dengan wajib melakukan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Untuk mengunduh dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 Badan Kesejahteraan Masjid Itulah ulasan mengenai Peraturan Menteri Agama Terbaru tentang Pengurus Masjid beserta aspek-aspek pendukungnya. Sebagai umat islam sudah sepatutnya untuk ikut memakmurkan mesjid dengan beribadah atau kegiatan-kegiatan positif.

Rajah5.3 Pengenalan Dana Wakaf UmuUKM 166 Rajah 5.4 Pengurusan Dana Wakaf Di UIAM 168 Rajah 5.5 Aset Wakaf Tetap IEF 172 Raj ah 5.6 Sumber Wakaf Tunai IEF 174 Raj ah 5.7 Agihan Manfaat Wakaf IEF 176 Raj ah 5.8 Pentadbiran Organisasi DWIUPM 181 Rajah 5.9 Perolehan DWIUPM 183 Rajah 5.10 Agihan Manfaat Dan Penjanaan DWIUPM 185 Rajah 5.11 ^{- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala untuk menghormati keberagaman. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. “Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat,” kata Yaqut dalam siaran pers di Jakarta, Senin 21/2/2022. Pria yang juga Ketua Umum GP Ansor itu menjelaskan, surat edaran yang terbit pada 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia. “Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola [takmir] masjid dan musala dan pihak terkait lainnya,” kata dia. Berikut ini ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala1. Umum Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Alquran, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu; menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala. 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala; untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik; volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB seratus desibel; dan dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim. 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara. Waktu Salat1 Subuh a sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 sepuluh menit; dan b pelaksanaan salat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. 2 Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya a sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit; dan b sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan pengeras suara dalam. 3 Jum'at a sebelum azan pada waktunya, pembacaan Alquran atau selawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit; dan b penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum’at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum’at, salat, zikir, dan doa, menggunakan pengeras suara dalam. b. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luarc. Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idulfitri, Iduladha, dan upacara hari besar Islam1 penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Alquran menggunakan pengeras suara dalam; 2 takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. 3 pelaksanaan Salat Idulfitri dan Iduladha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar; 4 takbir Iduladha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan salat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam; dan 5 Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan pengeras suara luar. 4. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan bagus atau tidak sumbang; dan pelafazan secara baik dan benar. 5. Pembinaan dan Pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Baca juga Menerka Arah Politik Munculnya Paslon Capres-Cawapres Jelang 2024 Cerita Suka Duka Relokasi PKL Malioboro & Nasib Pendorong Gerobak Vonis Pengadilan bagi Pemerintah Lalai Wajib Ditaati - Sosial Budaya Reporter Riyan SetiawanPenulis Riyan SetiawanEditor Abdul Aziz} PeraturanMenteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Isi PMA tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Berikut adalah isi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, bukan format asli: Dasar Hukum Kepengurusan Masjid. Anggaran dasar ad dewan kemakmuran masjid dkm al khaif rw. Kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Pawai Karnaval Meriahkan Rangkaian HUT Proklamasi RI ke 74 Suara from Ayahku berwasiat sebelum wafat agar membangun masjid dari sebagian uangnya sebagai shadaqah jariyah dengan membuat mushalla di lantai dasar sedangkan di atasnya. Peraturan menteri agama no 54 2006 tentang pengelolaan masjid, di dalamnya ada penjelasan mengenai pengurus masjid terdiri dari siapa saja dan sebagainya. Menurut dia, pihaknya berkeyakinan gugatan jamaah masjid icdt akan dikabulkan oleh hakim ptun makassar. Dasar Hukum Wakaf Ini Adalah Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Imam MuslimAnggaran Dasar Ad Dewan Kemakmuran Masjid Dkm Al Khaif Rw.1 Pembinaan Umat Islam Dan Menggali Segala Potensi Yang Ada Dalam 3 Fungsi Dan Di Masjid Lebih Ditekankan Lagi, Karena Itu Adalah Rumah Allah. Dasar Hukum Wakaf Ini Adalah Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Fahruroji, ma selaku dosen ekonomi dan keuangan syariah program studi kajian timur tengah dan islam, universitas indonesia yang. Peraturan menteri agama no 54 2006 tentang pengelolaan masjid, di dalamnya ada penjelasan mengenai pengurus masjid terdiri dari siapa saja dan sebagainya. Menurut dia, pihaknya berkeyakinan gugatan jamaah masjid icdt akan dikabulkan oleh hakim ptun makassar. Anggaran Dasar Ad Dewan Kemakmuran Masjid Dkm Al Khaif Rw. Pusat kegiatan muamalah yang meliputi Politik, hukum, sosial, dan budaya. Pendirian yayasan masjid jami’ junwangi struktur organisasi yayasan masjid jami’ junwangi desa junwangi,. 1 Pembinaan Umat Islam Dan Menggali Segala Potensi Yang Ada Dalam Jamaah. Kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Konsep dasar kepemimpinan adalah pengembanan amanah dan partisipasi, bukan perolehan kekuasaan dan. Sesuai dengan anggaran dasar pasal 13, pengurus dkm darul ulum adalah pelaksana kepemimpinan & kepengurusan organisasi yang. Bab 3 Fungsi Dan Tugas. Ayahku berwasiat sebelum wafat agar membangun masjid dari sebagian uangnya sebagai shadaqah jariyah dengan membuat mushalla di lantai dasar sedangkan di atasnya. Sehingga umat muslim terdapat kewajiban untuk memberikansebagian harta untuk zakat sesuai dengan ketentuan agama islam. Selanjutnya, pada ayat 2, dijelaskan beberapa persyaratan. Namun, Di Masjid Lebih Ditekankan Lagi, Karena Itu Adalah Rumah Allah. Pengertian pengurus dkm darul ulum. Zakat sendiridianjurkan juga oleh nabi saw. Dalam pasal 2 dan 3 dijelaskan soal dasar hukum majelis permusyawaratan rakyat yang berbunyi KeputusanMenteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1979; Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1989 Berita; Profil; Unduh; Sirandang dibawah naungan Subbagian Hukum. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Jl. RS Fatmawati No. 33A AEBEQ / Ressources / Statuts et règlements Vous trouverez ci-bas, les statuts et règlements établis à l’intérieur de l’Association qui définisse sa composition ainsi que son Le but L’Association a pour but de resserrer les liens entre les différentes Églises baptistes évangéliques de langue française ou autres, ayant la même foi et le même genre de gouvernement; de développer l’efficacité du témoignage de nos Églises; de créer et de promouvoir tout ce qui pourrait aider le travail du Seigneur dans la province de Québec, au Canada et dans le monde entier, et de sauvegarder le caractère biblique de nos Églises. 2. Les membres L’Association, en tant que corps constitué, est composée d’Églises baptistes de langue française ou autre, dûment reconnues et le mot baptiste» fait partie de leur nom officiel. L’Association est responsable de la reconnaissance des Églises locales qui posent leur candidature pour devenir membre de notre Association. Pour se faire Le directeur général convoquera un comité d’examen composé de cinq 5 à huit 8 pasteurs / anciens d’Églises locales, membres de l’Association. Chaque Église candidate devra répondre aux critères approuvés par l’Association. La liste n’est ni limitative ni exhaustive. Parmi ces derniers, se retrouvent L’acceptation de la Confession de foi et des Statuts et règlements de l’Association; L’acceptation de la Confession de foi et des Statuts et règlements de l’Association d’Églises Baptistes Évangéliques au Canada ci-après, appelée l’Association pancanadienne; Les pasteurs / anciens qui servent dans nos Églises membres doivent être des hommes qualifiés selon les exigences bibliques; Le comité d’examen fera une recommandation au Conseil de l’Association. Ce dernier, s’il accepte la candidature, proposera l’acceptation de l’Église candidate à la prochaine réunion des Églises membres. Elle deviendra membre de l’Association suite à un vote majoritaire des délégués tenu lors de l’assemblée annuelle de celle-ci. Chaque Église, qui est acceptée membre de notre Association, deviendra aussi membre de l’Association pancanadienne, lors de sa prochaine assemblée régulière. Une Église qui désire se retirer comme membre de l’Association pourra le faire en écrivant une lettre et donnant les raisons pour lesquelles elle se retire. 3. L'organisation Conseil de l’Association L’Association sera dirigée par un Conseil composé d’un minimum de huit 8 hommes issus de huit 8 Églises membres de l’Association, et d’un nombre maximal déterminé par le candidats devront être des hommes possédant les qualifications d’anciens selon 1 Timothée 3. Leur candidature pourra être retenue, même s’ils ne sont pas anciens au moment du vote, pour autant que le Conseil de leur Église confirme qu’ils ont ces qualifications. Les candidats, choisis parmi les membres de nos Églises, seront élus par vote lors de la réunion administrative annuelle et deviendront membres du Conseil de l’Association. Tous les membres du Conseil seront élus pour une période de deux 2 ans et pourront exercer cette fonction aussi longtemps qu’ils sont élus. Le Conseil aura la responsabilité d’élire annuellement son propre Exécutif. L’Association s’efforcera de voir à ce qu’il y ait, à son Conseil d’administration, une représentation d’hommes engagés à la cause de Christ, même s’ils ne sont pas rémunérés par leurs Églises locales, pour autant qu’ils répondent aux qualifications d’un ancien. Le Conseil tiendra un minimum de trois 3 réunions par année. Un membre du Conseil qui sera absent pour deux 2 réunions dans la même année, sans raison valable, ne pourra plus siéger sur le Conseil durant le reste de son mandat. Au congrès suivant, un autre membre sera élu pour le remplacer. Comité des candidatures Chaque année, l’assemblée générale élira un comité des candidatures de quatre 4 membres. Ce comité se chargera de recruter des candidats pour siéger au Conseil. Il devra présenter aux Églises, trente jours 30 avant la réunion annuelle, tous les candidats proposés. Le président du Conseil sera aussi présent d’office, non votant, du comité de candidatures. Chaque délégué pourra également proposer des candidats lors de la réunion annuelle, à condition d’avoir au préalable obtenu le consentement de ces personnes et d’en présenter un curriculum vitae. Le comité devra agir selon les normes et les besoins de l’Association. Quorum Toutes les décisions prises lors d’une réunion d’affaires de l’Association seront ratifiées par un vote majoritaire des délégués présents et votants, lorsqu’il y aura un quorum de 25 % des Églises membres représentées. Moyens d’action Le Conseil établit des moyens d’action nécessaires au bon fonctionnement de l’Association. Les moyens d’action, sauf SEMBEQ, sont redevables à leur directeur respectif et ultimement au directeur général. Chaque moyen d’action aura ses règlements particuliers, lesquels seront préalablement soumis au directeur général, puis adoptés par le Conseil. Les opérations financières des moyens d’action seront sous la responsabilité du directeur respectif et ultimement du directeur général. Les responsables des moyens d’action seront approuvés par le directeur général et le Conseil de l’Association. De plus, l’ajout de tout nouveau membre d’un moyen d’action, devra être fait en consultation avec le directeur du moyen d’action et le directeur général. 4. Les assemblées L’Association se réunira en session annuelle à la date et au lieu qu’elle ou que l’Exécutif aura décidé. Trente 30 jours avant la date de la réunion annuelle, une invitation sera envoyée à chaque Église reconnue et membre de l’Association, les invitant à envoyer des délégués selon les proportions suivantes de 1 à 50 membres — 4 délégués de 51 à 75 membres — 5 délégués de 76 à 100 membres — 6 délégués de 101 à 150 membres — 7 délégués de 151 à 200 membres — 8 délégués Au-delà de 200 membres, il y aura un 1 délégué supplémentaire par fraction de cent 100. Il est entendu que, quand la chose est possible, le pasteur comptera comme un des délégués. 5. La discipline Quand une Église cesse d’être en harmonie avec la Confession de foi et les Statuts et règlements de notre Association, ainsi que les critères décrits à l’article elle cessera d’être une Église membre de notre Association. Cette exclusion se fera sur recommandation du Conseil et par un vote majoritaire des délégués des Églises réunies lors de l’assemblée générale des Églises membres de l’Association. La même discipline pourra être appliquée à une Église membre qui refuse de se conformer aux lois généralement en vigueur au Québec et au Canada dans le domaine administratif et/ou financier. De plus, le Conseil de l’Association pourra prendre des mesures à caractère disciplinaire lorsqu’il le jugera nécessaire, mais qui n’inclut pas l’exclusion. Voici les mesures disciplinaires qui peuvent être utilisées, soit en totalité ou en partie, sans être limitatives et non exhaustives Aucun membre de cette Église ne pourra siéger sur les différents comités des moyens d’action de l’Association, incluant le Conseil; La livraison du courrier habituel de l’Association sera suspendue; Les ouvriers ne seront pas invités aux pastorales régionales et provinciales; Leur droit d’envoyer des délégués au congrès sera suspendu; Une lettre de blâme sera envoyée à l’Église; Toutes les Églises de l’Association pourront être informées des mesures prises envers cette Église; Une recommandation sera envoyée à l’Association pancanadienne pour suspendre toute aide financière ou autres; Toutes autres mesures jugées nécessaires par le Conseil. 6. Les finances Pour son soutien financier, l’Association comptera sur les contributions volontaires des différentes Églises membres, ainsi que sur les offrandes prises lors des ralliements. Un comité de finances sera nommé par le Conseil afin de lui fournir l’assistance nécessaire qui lui permettra d’assumer ses responsabilités de surveillance à l’égard de l’intégrité des états financiers de l’Association; des programmes et des politiques de gestion pour ce qui est de l’adéquation et de l’efficacité des contrôles internes concernant les systèmes de comptabilité et d’établissement de rapports comptables et financiers au sein de l’Association; du respect par l’Association des exigences légales, fiscales et réglementaires. Le directeur général est d’office nommé comme étant le trésorier de l’Association. Celui-ci ne peut pas être un membre du comité de finances. 7. La décentralisation de la direction de l'AEBEQ Il est entendu qu’avec la croissance du nombre d’Églises dans notre Association, il pourra devenir nécessaire de décentraliser la direction, en mettant en place des directeurs régionaux qui se rapporteront au directeur général. 8. Les amendements Le Conseil de l’Association recevra toutes propositions d’amendements aux Statuts et règlements. Les propositions jugées acceptables par le Conseil seront recommandées aux Églises et leur parviendront trente 30 jours avant la date de la réunion annuelle. Lors de ladite réunion annuelle, les délégués auront l’occasion de présenter un amendement personnel. Toutefois, l’assemblée ne prendra aucune décision sur les propositions d’amendements, soit d’individus ou soit de la part du Conseil, présentées lors de cette réunion annuelle. Une période d’un 1 an sera réservée pour examiner ces propositions. Un amendement aux Statuts et règlements ne sera accepté que par un vote de soixante-quinze pour cent 75 % des délégués des Églises présents à une réunion d’affaires de l’Association. Dernière modification acceptée par les Églises membres, au congrès du 3 et 4 juin 2010. © 2022 AEBEQ - Association d'Églises Baptistes Évangéliques au Québec

KementerianAgama; b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan c. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan keuangan Masjid Istiqlal diatur dengan Peraturan Badan Pengelola Masjid Istiqlal setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

- Menteri Agama Yaqut Qalil Qoumas resmi menerbitkan surat edaran mengenai aturan pengeras suara masjid terbaru. Peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Berdasarkan pernyataan Menag, aturan pengeras suara di masjid atau musala merupakan kebutuhan bagi umat muslim khususnya di Indonesia. Namun disisi lain, terdapat keberagaman baik agama, suku bangsa, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Untuk itulah perlu dilakukan upaya untuk merawat persatuan dan kesatuan negara. Surat edaran yang diterbitkan pada 18 Februari 2022 lalu itu ditujukan untuk seluruh kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Salah satu aturan pengeras suara masjid terbaru dijelaskan, volume pengeras suara di masjid dan musala maksimal 100 desibel. Berikut ini aturan lengkap dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala Baca Juga Empat Pelaku Pencuri Kotak Amal Masjid Nurul Huda Manahan Dibebaskan, Alasannya Bikin Trenyuh 1. Umum Pengeras suara terdiri dari pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid/musala. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala bertujuan Mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Qur’an, shalawat Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat suara muazin kepada jemaah ketika azan, imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaahMenyampaikan dakwah kepada masyarakat secara meluas baik di dalam maupun di luar masjid atau musala. 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang lebih pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, paling besar 100 dB seratus desibel.Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, bacaan akhir ayat, shalawat/tarhim dan waktu. 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara saat Memasuki Waktu Salat Baca Juga Alhamdulillah, PPIH Indonesia Dapat Bantuan Ini dari Pengurus Masjid Nabawi Dalam aturan tersebut juga dijelaskan tata cara penggunaan pengeras suara saat memasuki waktu-waktu salat, mulai dari subuh hingga salat Jumat. O0jaE. 62 331 108 233 228 307 255 257 432

peraturan menteri agama tentang pengurus masjid